Pemerintah Suriah menyatakan bakal mulai menukar uang kertas lama dengan mata uang nasional baru mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini disebut sebagai “awal dari fase ekonomi dan moneter baru” di negara tersebut.
Gubernur Bank Sentral Suriah Abdel Qader al-Hasriya mengatakan dekrit presiden yang mengizinkan penerbitan mata uang baru telah resmi diberlakukan.
“Ini adalah tonggak nasional penting yang mencerminkan awal dari fase ekonomi dan moneter baru,” ujar Hasriya dalam pernyataannya.
Hasriya menjelaskan, Dekrit Nomor 293 Tahun 2025 memberikan kewenangan kepada bank sentral untuk menetapkan tenggat waktu serta lokasi penukaran uang kertas lama dengan uang kertas baru. Ia menambahkan, proses penukaran tersebut akan dimulai pada 1 Januari 2026.
Dalam unggahan terpisah, Hasriya juga menyampaikan bahwa bank sentral akan menggelar konferensi pers khusus pada Minggu (28/12/2025) mendatang untuk memaparkan secara rinci mekanisme penukaran.
Ini termasuk jadwal waktu, pusat-pusat penukaran yang disetujui, serta langkah-langkah implementasi di lapangan. Ia mengatakan konferensi pers tersebut akan disertai sesi tanya jawab langsung dan digelar dengan transparansi penuh.
Hasriya juga mengimbau masyarakat untuk mengikuti acara yang ia sebut sebagai agenda nasional penting tersebut. Pada Oktober 2025 lalu, Hasriya menyatakan mata uang baru Suriah akan diterbitkan dalam enam pecahan dan tidak memuat gambar maupun simbol apa pun. Pernyataan itu disampaikan melalui kantor berita SANA.
Sebelum rencana penggantian mata uang ini diumumkan, warga Suriah masih menggunakan uang kertas lama yang menampilkan simbol-simbol pemerintahan sebelumnya. Di antaranya, gambar Presiden terguling Bashar Assad tercetak pada uang kertas pecahan 2.000 pound Suriah, sementara potret ayahnya, Hafez Assad, terdapat pada pecahan 1.000 pound.
Dalam beberapa tahun terakhir, pound Suriah mengalami depresiasi tajam terhadap mata uang asing. Pelemahan nilai tukar tersebut berdampak langsung pada aktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk meningkatnya jumlah uang tunai yang harus dibawa masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Sejumlah penduduk menyebutkan bahwa transaksi harian kerap memerlukan lembaran uang dalam jumlah besar akibat merosotnya daya beli mata uang lokal. Depresiasi pound Suriah juga terjadi di tengah tekanan ekonomi berkepanjangan, termasuk konflik, sanksi internasional, serta gangguan pada aktivitas produksi dan distribusi. Kondisi ini mendorong meningkatnya penggunaan uang tunai dalam pecahan besar dan menurunnya kepercayaan terhadap stabilitas moneter.
Langkah penerbitan mata uang baru ini berlangsung setelah perubahan besar dalam lanskap politik Suriah.
Sejak penggulingan Assad pada 8 Desember 2024, pemerintahan baru meluncurkan serangkaian reformasi ekonomi dan politik yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi negara.
Assad, yang memimpin Suriah hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia, mengakhiri kekuasaan Partai Ba’ath yang telah berkuasa sejak 1963.
Pemerintahan transisi kemudian dibentuk pada Januari dan dipimpin oleh Presiden Ahmad al-Sharaa. Dalam konteks tersebut, kebijakan moneter termasuk penggantian mata uang dipandang sebagai bagian dari upaya restrukturisasi ekonomi yang lebih luas, seiring dengan agenda reformasi yang tengah dijalankan oleh otoritas baru Suriah.
