Tertawa memberi banyak manfaat bagi kesehatan, baik itu secara mental maupun fisik. Dalam usaha untuk meningkatkan kesehatan secara menyeluruh, pemerintah daerah di Jepang mengeluarkan aturan yang mengharuskan para warganya tertawa.
Pemerintah daerah di prefektur Yamagata belum lama ini mengesahkan undang-undang, menyerukan penduduknya untuk tertawa, setidaknya sekali setiap hari. Bentuk tertawa yang ‘diwajibkan’ bisa dalam beragam bentuk, mulai dari terkikik, terkekeh atau tertawa terbahak-bahak.
Pemerintah setempat juga meminta para pelaku usaha untuk mengembangkan lingkungan kerja yang penuh dengan tawa. Selain tertawa setiap hari, pemerintah juga menetapkan di hari kedelapan setiap bulannya, adalah hari untuk meningkatkan kesehatan dengan tertawa.
Undang-undang yang diberlakukan dua pekan lalu ini didasarkan pada penelitian dari Fakultas Kedokteran Universitas Yamagata yang menunjukkan bahwa tertawa dapat meningkatkan kesehatan, Buzztie. Penelitian tersebut mengungkap kalau semua penyebab kematian dan penyakit kardiovaskular secara signifikan lebih tinggi pada subjek dengan frekuensi tertawa yang rendah.
Studi itu juga menunjuk pada penelitian lain yang telah menemukan hubungan antara tertawa dan kenikmatan hidup, sikap psikologis positif, dan peningkatan tingkat kompetensi, kepercayaan, keterbukaan, dan kehati-hatian.
Beberapa politisi menentang peraturan tersebut. Menurut mereka, ‘memaksa’ orang untuk tertawa adalah hal konyol.
Terlebih lagi, peraturan itu justru bisa berdampak buruk bagi penduduk yang tidak bisa tertawa karena kondisi tertentu. Lalu, kewajiban untuk tertawa juga melanggar hal konstitusional mereka.
“Tertawa atau tidak tertawa adalah salah satu hak asasi manusia mendasar yang dijamin oleh konstitusi mengenai kebebasan berpikir dan berkeyakinan, serta kebebasan batin,” kata Toru Seki dari Partai Komunis Jepang, seperti dikutip dari NDTV.
“Kita tidak boleh meremehkan hak asasi manusia bagi mereka yang kesulitan tertawa karena sakit atau alasan lain,” tambah Satoru Ishiguro dari Partai Demokrat Konstitusi Jepang.
Partai Demokrat Liberal, sebagai pihak yang merumuskan kebijakan, menanggapi kritikan tersebut. Mereka menekankan bahwa peraturan tidak memaksa orang tertawa.
“Peraturan ini juga menekankan rasa hormat terhadap keputusan pribadi seseorang,” kata Kaori Ito dari Partai Demokrat Liberal.
Pemerintah setempat juga mengklarifikasi bahwa peraturan baru itu tidak menetapkan klausul hukuman bagi siapa pun yang tidak bisa tertawa setiap hari.
