Aksi demonstrasi besar-besaran di Kathmandu, Nepal, pada Rabu, 10 September 2025, berakhir ricuh dengan penyerangan terhadap gedung parlemen.
Gelombang massa yang disebut sebagai bagian dari “Revolusi Gen Z” memicu kerusuhan besar di ibu kota.
Pasukan militer Nepal melaporkan, setidaknya 27 orang berhasil ditangkap selama dua hari bentrokan, yakni sejak Selasa, 9 September 2025 hingga Rabu pagi waktu setempat.
Dalam kericuhan tersebut, beberapa demonstran dituduh melakukan aksi penjarahan, pembakaran, hingga perusakan fasilitas umum. Sejumlah wilayah di Kathmandu ikut menjadi sasaran.
“Uang tunai hasil jarahan sebesar NPR 3,37 juta atau setara Rp393 juta berhasil kami sita dari para tersangka,” ungkap Angkatan Darat Nepal dalam pernyataan resmi yang dikutip dari The Himalayan Times, Rabu, 10 September 2025.
Bentrok juga menimbulkan korban luka. Sedikitnya 24 anggota kepolisian Nepal dan tiga warga sipil harus menjalani perawatan di rumah sakit militer setelah terkena imbas aksi.
Sementara itu, aparat dikerahkan dengan pasukan tambahan serta tiga unit mobil pemadam kebakaran untuk mengendalikan api yang membakar sejumlah gedung.
Kerusuhan ini diduga dipicu oleh kebijakan pemerintah yang memblokir puluhan platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, hingga X. Kebijakan tersebut menambah amarah publik yang sebelumnya sudah jenuh dengan skandal korupsi.
Pada Selasa, 9 September 2025, ribuan pemuda Nepal turun ke jalan dalam aksi yang mereka sebut sebagai “Revolusi Gen Z.”
Mereka menuntut perubahan politik, pemberantasan korupsi, dan pencabutan blokir media sosial.
Tetapi, aksi damai berubah menjadi tragedi setelah aparat menembakkan gas air mata, menyemprotkan meriam air, hingga melepaskan peluru tajam ke arah demonstran.
Sedikitnya 22 orang dilaporkan meninggal dunia akibat bentrokan.
Gedung parlemen Nepal hingga Hotel Hilton di Kathmandu tidak luput dari amukan massa.
Situasi makin genting hingga Perdana Menteri Sharma Oli dan Presiden Ram Chandra Paudel mengumumkan pengunduran diri mereka dari jabatan tertinggi di Nepal. Pemerintah Nepal sebelumnya beralasan, pemblokiran media sosial dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.
Tetapi, masyarakat justru menilai kebijakan itu sebagai upaya membungkam suara rakyat.
Publik percaya, larangan ini sengaja diberlakukan untuk meredam kritik keras terhadap praktik korupsi yang marak terjadi di kalangan pejabat negeri Himalaya tersebut.
Selain soal media sosial, isu korupsi menjadi bahan bakar utama kemarahan rakyat. Menurut laporan The Himalayan Times, pembangunan di Nepal dianggap mandek karena dana publik disalahgunakan.
“Pembangunan tidak berjalan karena para politisi menyimpan semua uang di saku mereka. Hal ini mempengaruhi masa depan kita,” ungkap Darshana Padal, seorang warga Kathmandu yang ikut aksi.
Aktivis masyarakat sipil, Dovan Rai, menyebut mundurnya pejabat tinggi negara belum cukup. Menurutnya, masyarakat Nepal sudah lama muak dengan korupsi, nepotisme, dan janji-janji palsu.
“Masyarakat butuh perubahan sistem, bukan sekadar pergantian pemimpin,” tegasnya.
Gejolak yang terjadi di Nepal kini menjadi sorotan publik internasional.
Dengan jatuhnya dua pucuk pimpinan negara, Nepal menghadapi tantangan besar: apakah mampu keluar dari krisis politik, atau justru akan semakin terpuruk dalam ketidakstabilan.
