Komunitas pelajar SMA Kolese Gonzaga menegaskan hak pelajar SMA/SMK untuk ikut menyuarakan aspirasi dalam proses demokrasi. Dalam pernyataan resmi pada Kamis, 4 September 2025, mereka menolak pandangan yang menyebut pelajar tidak perlu terlibat dalam penyampaian pendapat di ruang publik.
“Bentuk partisipasi seperti kampanye media sosial, penyebaran petisi, hingga penyuaraan aspirasi merupakan wujud nyata kebebasan berpendapat yang dilindungi Pasal 28 Ayat (3) UUD 1945,” tulis pernyataan yang ditandatangani Kepala SMA Kolese Gonzaga, Pater Eduard C. Ratu Dopo, dan Ketua Senat, Christpoher Kana Cahyadi.
Mereka menyatakan keprihatinan atas jatuhnya korban jiwa dan kekerasan dalam gelombang demonstrasi belakangan ini, yang dinilai muncul dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, DPR, maupun aparat penegak hukum.
Selain menegaskan hak pelajar, komunitas Gonzaga juga menghormati upaya masyarakat yang menyuarakan aspirasi secara kondusif demi kepentingan bersama. Mereka mengecam penyebaran misinformasi dan upaya pembelokan narasi yang memicu konflik horizontal. Tuntutan lainnya, mendesak DPR menunjukkan itikad baik dalam menanggapi 17+8 tuntutan rakyat yang sedang dibahas.
“Sebagai pelajar Indonesia, kami berkomitmen memberikan sikap tegas dan kritis terhadap dinamika sosial-politik yang terjadi di Tanah Air,” tulis pernyataan itu.
Sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang menyatakan pelajar tidak perlu menyampaikan aspirasi lewat aksi unjuk rasa di jalan.
Menurut Mu’ti, ada yang lebih pas bagi pelajar yang ingin menyampaikan aspirasi. “Ada cara yang lebih damai. Pesannya bisa sampai tanpa harus meninggalkan sekolah,” ujarnya.
Mu’ti menilai demonstrasi dapat menyebabkan tindakan anarkistis. Dia mendorong agar orang tua, guru, murid, dan dinas pendidikan untuk membina para pelajar agar tak ikut unjuk rasa.
“Mari mengajak para pelajar lebih berfokus belajar, berfokus mencapai cita-cita dalam meraih masa depan yang gemilang,” ucap Sekretaris Pengurus Pusat Muhammadiyah ini.
