Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan diangkat Presiden Prabowo Subianto menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.
Posisi baru itu diketahui dari pernyataan resmi yang dikeluarkan Luhut pada Selasa (26/8) kemarin.
Pengangkatan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Dalam pernyataan tersebut, Luhut mengklaim sudah mendapatkan mandat dari Prabowo sejak 7 bulan lalu untuk melakukan digitalisasi, termasuk dalam urusan bantuan sosial (bansos).
Ia mengklaim sudah mulai melaksanakan perintah Prabowo. Ia mengklaim sudah mendapatkan jurus menekan defisit APBN 2026 sampai Rp400 triliun. Artinya, kalau defisit diperkirakan pemerintah Rp638,8 triliun, tinggal Rp238 triliun.
Jurus itu dilakukan dengan mengandalkan kecerdasan buatan (AI).
“Kami melihat potensi penghematan, angka yang sangat luar biasa. Keinginan Presiden (Prabowo) untuk budget deficit itu lebih rendah dari apa yang ada sekarang, seperti yang beliau pidatokan (di Nota Keuangan). Itu mungkin tidak nol, tapi secara bertahap sampai 2026 kita kira akan bisa kita lakukan (menekan defisit) dengan baik,” katanya dalam Konferensi Pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).
“Budget deficit mungkin kira-kira kalau saya tidak keliru angkanya Rp600-an triliun (Rp638,8 triliun). Dengan penghematan-penghematan tadi yang dicoba secara sepintas dihitung oleh tim, itu hampir Rp350 triliun sampai Rp400 triliun,” klaim Luhut soal upaya mengurangi defisit APBN.
Bahkan, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu mengklaim penghematan Rp400 triliun tersebut belum mempertimbangkan sektor-sektor lain. Luhut menegaskan dirinya besok akan langsung melaporkan hasil tersebut kepada Presiden Prabowo.
Ia mengatakan dirinya dibantu dua wakil dalam menjalankan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Keduanya adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini serta Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.
Luhut menekankan pembentukan Government Technology (GovTech) yang berbasis AI terus dikerjakan oleh tim-tim kecil dalam beberapa bulan terakhir. Ia membocorkan yang mengerjakannya adalah tim pembuat aplikasi Peduli Lindungi pada saat pandemi covid-19.
“Jujur, sebenarnya baru kita mulai paham mengenai AI ini bulan (Agustus 2025) ini … Kemarin kami juga di-brief bagaimana di Amerika juga sekarang lagi gencar-gencarnya digitalisasi, mereka berbasis AI. Saya bahagia betul karena ini (digitalisasi) dilakukan oleh anak-anak Indonesia,” tuturnya.
“Jadi, kita tidak perlu kecil hati bahwa ini harus orang asing, tidak! Ini orang-orang yang dulu pernah melakukan di Peduli Lindungi dan mereka juga melakukan sekarang ini. Saya bangga melihat mereka bekerja dengan baik. Ini pekerjaan besar, memerlukan koordinasi sangat terpadu untuk mewujudkan program-program presiden yang banyak itu,” sambung Luhut.
Ketua DEN itu menegaskan pilot project digitalisasi bansos akan dimulai di Banyuwangi, Jawa Timur. Meski begitu, ia menuturkan bahwa kehadiran GovTech bukan semata untuk membuat penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Ia menuturkan DEN juga terus berkoordinasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Ini terkait implementasi Online Single Submission (OSS) berbasis kecerdasan buatan.
“Ini game changer buat Republik Indonesia. Besok kami akan laporan pada Presiden (Prabowo), insyaallah,” ungkap Luhut.
“Perencanaan nanti kita masukkan di Bappenas. Sehingga semua anggaran terpadu, programnya terpadu, legalnya terpadu, semua kita buat terpadu. Jadi, bangsa ini kalau kerja terpadu, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan, semua bisa!” tandasnya.
