Lima anggota DPR yang dinilai bermasalah dan menimbulkan gejolak di masyarakat dinonaktifkan keanggotaannya. Siapa saja?
Pertama, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Adies Kadir yang dinonaktifkan keanggotaannya.
Sekjen Partai golkar Sarmuji mengatakan, penonaktifan Adies Kadir ini dalam rangka pendisiplinan dan etika sebagai anggota dewan.
“Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Sarmuji.
Lalu dari Fraksi PAN juga menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR.
Penonaktifan ini menyusul pernyataan dan aksi joget keduanya yang memicu kemarahan masyarakat.
“Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” kata Viva Yoga dalam keterangan video, Minggu (31/8).
Selain mereka, Partai NasDem juga menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.
Pernyataan keduanya dinilai sudah menyakiti hati masyarakat dan melenceng dari nilai perjuangan partai.
Sahroni menyatakan bahwa orang yang akan membubarkan DPR adalah orang tolol, sedangkan Urbach saat itu disorot karena membela tunjangan rumah bagi anggota DPR.
Desakan bagi anggota DPR yang bermasalah untuk mundur ini juga keluar dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
MKD meminta agar mereka yang telah membuat kontroversi ini segera dinonaktifkan karena sudah melanggar etika.
“Melanggar etika, yang pertama ngomong tolol, itu melanggar etik,” kata Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, Minggu (30/8).
“Yang kedua joget-joget di DPR itu juga melanggar etik, di saat rakyat lagi susah enggak ada di DPR untuk ini (joget), enggak ada itu yang kayak gitu. Akan saya tertibkan semua mereka,” imbuhnya.
- Adies Kadir
- Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio
- Surya Utama alias Uya Kuya
- Ahmad Sahroni
- Nafa Urbach
Rangkaian demonstrasi besar terjadi dalam sepekan terakhir, menuntut tunjangan rumah bagi anggota DPR dibatalkan.
Saat ini, DPR disebut telah melakukan pencabutan kebijakan tunjangan rumah bagi anggota DPR itu serta moratorium kunker ke luar negeri.
