Albania sedang menjadi sorotan dunia internasional setelah muncul wacana berani dan kontroversial, yaitu menggantikan posisi menteri pemerintah yang korup dengan sistem kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Langkah ini dinilai sebagai salah satu upaya radikal untuk mengatasi persoalan klasik korupsi dan nepotisme yang sudah lama mengakar di negara tersebut.
Menurut artikel yang dikutip dari Euronews, The Telegraph, dan Reuters, proposal penggunaan AI ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan politik Albania.
Perdana Menteri Edi Rama bahkan berspekulasi bahwa di masa depan, warga mungkin bisa “memilih” algoritma AI untuk menduduki jabatan penting, bukan hanya sebagai menteri, tetapi bahkan berpotensi sebagai perdana menteri.
Mantan Menteri Albania, Ben Blushi, menyambut baik ide tersebut dengan alasan efisiensi dan ketidakberpihakan AI. “Kecerdasan buatan tidak mengenal lelah, tidak memerlukan gaji, dan tidak bisa disuap,” ujarnya seperti dikutip dari Reuters.
Ia menilai bahwa penerapan AI di ranah politik dapat membuka jalan baru bagi tata kelola negara yang lebih bersih dan transparan.
Tapi, tidak semua pihak sepakat dengan gagasan ini. Sejumlah kritikus menegaskan bahwa AI, meski bermanfaat, tidak bisa mencabut akar korupsi yang sudah lama tertanam dalam budaya politik Albania sejak era pasca-komunis pada 1990-an.
Mereka memperingatkan bahwa solusi berbasis teknologi tidak bisa menggantikan reformasi sistemik dan akuntabilitas politik yang sesungguhnya.
Selain itu, perdebatan publik kian menarik perhatian internasional karena Albania adalah tanah kelahiran Mira Murati, mantan CTO OpenAI yang kini menjabat CEO sebuah startup AI bernilai miliaran dolar.
Kehadiran tokoh dunia dari Albania itu disebut-sebut turut mendorong keyakinan bahwa negara kecil di Eropa ini dapat menjadi pionir dalam penerapan AI di pemerintahan.
