Filipina pada Selasa, 24 Maret 2026 menjadi negara pertama yang menetapkan status darurat energi nasional.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya gangguan pasokan global yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menandatangani perintah eksekutif yang secara resmi mengumumkan status darurat tersebut sekaligus mengaktifkan respons nasional untuk menjaga stabilitas pasokan energi dan melindungi perekonomian dari lonjakan harga bahan bakar, menurut laporan GMA News.
Sebagai bagian dari langkah tersebut, pemerintah memperkenalkan kerangka bantuan terpadu bernama Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport (UPLIFT).
Dilansir dari Anadolu, Selasa, 24 Maret 2026, program ini dirancang untuk mendukung sektor-sektor vital, termasuk transportasi, pertanian, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pejabat pemerintah menyatakan bahwa penetapan status darurat memungkinkan pendekatan lintas lembaga secara menyeluruh.
Hal ini memberi ruang bagi otoritas untuk mengerahkan sumber daya secara lebih efektif, mengatur distribusi bahan bakar, serta menjalankan program bantuan yang terarah bagi masyarakat terdampak.
Filipina sendiri bergantung pada kawasan Timur Tengah untuk sekitar 26 persen pasokan energinya, dengan nilai impor mencapai USD16 miliar pada 2024.
Ketegangan di kawasan Timur Tengah terus meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada 28 Februari, yang dilaporkan sudah menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.
Sebagai balasan, Iran melancarkan serangkaian serangan menggunakan drone dan rudal yang menyasar wilayah Israel serta negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat.
Selain itu, Teheran juga telah menguasai Selat Hormuz, jalur penting distribusi minyak global yang menjadi lintasan utama pasokan energi menuju berbagai negara di Asia.
