Pemerintah Tokyo baru saja mengumumkan kebijakan besar yang bakal mengubah pola kerja di ibu kota Jepang. Mulai April 2025, seluruh pegawai negeri (PNS) di Tokyo akan bekerja hanya empat hari dalam sepekan.
Kebijakan baru ini diharapkan memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja bagi para pekerja, khususnya perempuan.
Langkah ini juga merupakan bagian dari reformasi gaya kerja yang sedang diterapkan Jepang, yang menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi.
Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, menjelaskan kalau kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel dan memastikan kalau tidak ada seorang pun yang harus memilih antara karier atau keluarga, terutama perempuan yang menghadapi tantangan besar seperti melahirkan atau merawat anak.
“Kami ingin menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel, memastikan bahwa perempuan tidak harus menyerah terhadap karier mereka,” kata Koike dalam pidatonya pada Rabu (11/12), seperti dikutip dari CNN.
Kebijakan ini juga dilatarbelakangi oleh masalah demografis yang serius.
Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang mengalami penurunan angka kelahiran yang signifikan.
Laporan Kementerian Kesehatan Jepang menunjukkan, pada 2023, jumlah kelahiran di Jepang hanya mencapai 727.277, dengan tingkat kesuburan 1,2, jauh dari angka ideal 2,1 yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas populasi.
Pemerintah Jepang terus berupaya meningkatkan angka kelahiran. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang mendorong kelompok muda untuk menikah dan memiliki anak.
Hambatan utama yang sering dihadapi pasangan muda adalah tekanan terhadap perempuan untuk memilih antara melanjutkan karier atau mengurus keluarga.
Sebagai bagian dari kebijakan reformasi gaya kerja ini, pemerintah Tokyo juga memperkenalkan sistem “cuti parsial untuk pengasuhan anak”, yang memungkinkan karyawan untuk mengurangi jam kerja hingga dua jam per hari.
Dengan kebijakan ini, para pekerja dapat menyesuaikan jam kerja mereka, tanpa harus mengorbankan gaji, untuk mengurus keluarga.
Selain itu, sistem waktu kerja fleksibel yang sudah ada akan diperbarui, sehingga memungkinkan karyawan untuk mengumpulkan waktu libur mereka dan mendapatkan tiga hari libur setiap minggunya.
Pemerintah mengharapkan langkah ini memberi fleksibilitas lebih besar bagi karyawan, membantu mereka mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
Gubernur Koike menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan adalah kunci untuk masa depan Jepang.
“Mengatasi tantangan ini sangat penting agar laki-laki dan perempuan bisa berkembang bersama, menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan,” jelasnya.
Dengan kebijakan ini, diharapkan perempuan di Jepang dapat terus maju dalam karier mereka tanpa harus merasa tertekan dengan tanggung jawab keluarga.
