Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji wacana kenaikan tarif bus TransJakarta menjadi Rp5.000. Rencana ini muncul, seiring dengan evaluasi layanan dan kebutuhan operasional transportasi publik di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan keputusan resmi belum ditetapkan. Kebijakan tarif baru bakal diumumkan setelah pemerintah melakukan perhitungan menyeluruh terhadap berbagai aspek.
“Sedangkan untuk tarif, nanti akan kami sampaikan,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.
Aspek yang dimaksud, mulai dari beban subsidi, tingkat pelayanan, sampai daya beli masyarakat. Pemprov ingin memastikan bahwa perubahan tarif tidak membebani warga yang bergantung pada layanan TransJakarta sebagai moda transportasi harian.
Pemprov DKI sedang menimbang dampak sosial dan ekonomi dari wacana tersebut. TransJakarta selama ini menjadi moda transportasi publik paling terjangkau dan banyak digunakan masyarakat.
Karena itu, kata Pramono, setiap keputusan terkait tarif harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan aksesibilitas bagi seluruh kalangan. Di sisi lain, Pramono menyinggung soal pengaturan rute TransJakarta selama pelaksanaan Jakarta Running Festival yang digelar pada 25–26 Oktober 2025.
Pramono memastikan bahwa operasional bus bakal disesuaikan agar tidak mengganggu jalannya kegiatan olahraga tersebut.
“Sedangkan untuk TransJakarta akan diatur tidak melewati jalan yang dilewati oleh para pelari sehingga dengan demikian mereka tidak terganggu dengan TransJakarta sehingga akan berhenti di ujung dan ujung sebelum tempat larinya Jakarta Running Festival,” jelasnya.
Wacana kenaikan tarif ini muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah menyeimbangkan kualitas layanan dan keberlanjutan sistem transportasi publik. Selama ini, subsidi besar dari Pemprov DKI digunakan untuk menekan harga tiket agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
TransJakarta sendiri melayani lebih dari satu juta penumpang setiap harinya. Dengan cakupan yang luas dan jaringan rute yang terus berkembang, evaluasi tarif dinilai wajar dilakukan untuk menjaga stabilitas layanan, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kenyamanan pengguna di tengah pertumbuhan mobilitas warga Jakarta.
