Hina DPR hingga Polri bisa Dipenjara 1,5 tahun loh, Buzztie.
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru yang diserahkan pemerintah ke DPR pada Rabu (9/11), mengatur ancaman pidana bagi penghina lembaga negara seperti DPR hingga Polri. Naskah itu mengubah sejumlah pasal, tapi mempertahankan beberapa pasal penghinaan ke lembaga negara seperti DPR, Polri hingga Kejaksaan.
“Pada draf RKUHP versi 6 Juli 2022 sebanyak 632 pasal, sedangkan versi 9 November ada 627 pasal,” kata Wamenkumham Edward Sharid Omar Hiariej dalam rapat.
Pada pasal 349 ayat 1 disebutkan, setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara, dapat dipidana hingga 1,5 tahun penjara. Ancaman pidananya bisa diperberat jika penghinaan itu menyebabkan kerusuhan. Kemudian, ayat 3 menyebut pidana dalam pasal tersebut bisa dilakukan jika ada aduan dari pihak yang dihina. Pasal 350, pidana bisa diperberat hingga dua tahun jika penghinaan dilakukan lewat media sosial.
“Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II,” demikian bunyi pasal 349 ayat 1.
Sementara, yang dimaksud kekuasaan umum atau lembaga negara dalam RKUHP adalah DPR, DPRD, Kejaksaan, hingga Polri. Sejumlah lembaga itu harus dihormati.
“Ketentuan ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati. Oleh karena itu perbuatan menghina terhadap kekuasaan umum atau lembaga tersebut dipidana berdasarkan ketentuan ini”.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly berharap RKUHP bisa disahkan lalu disosialisasikan akhir tahun ini.
Any Thoughts, Buzztie?
