Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan ini tetap berlaku walau ekonomi global 2026 dibayangi ketidakpastian.
Langkah ini diambil untuk melindungi daya beli masyarakat dari dampak konflik geopolitik Timur Tengah dan volatilitas harga energi dunia yang memaksa banyak negara lain menaikkan harga energi domestik.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah tetap optimistis bahwa Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Tekanan global memang nyata, tetapi tidak menggoyahkan fondasi ekonomi nasional.
“Di tengah ketidakpastian global akibat eskalasi geopolitik dan tekanan aktivitas dunia, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga,” tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI.
Menkeu menerangkan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tetap solid dan mampu menjadi shock absorber di tengah ketidakpastian geopolitik global. Ia memaparkan kinerja positif ekonomi nasional yang didukung oleh pertumbuhan penerimaan negara yang kuat pada triwulan I 2026.
Pada periode triwulan I 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun, atau tumbuh sebesar 10,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kualitas basis pajak pada awal tahun 2026 semakin kuat dan pertumbuhan penerimaan perpajakan secara keseluruhan juga mencapai 20,7% (year on year).
Kenaikan pendapatan ini utamanya didorong oleh sektor perpajakan yang menunjukkan kualitas basis pajak yang semakin kuat dan pertumbuhan penerimaan pajak secara keseluruhan sebesar 20,7 persen (year on year).
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp112,1 triliun atau 24,4% dari target APBN. Di sisi belanja, pemerintah mencatat pertumbuhan sebesar 31,4% (year on year), dengan defisit APBN hingga triwulan I terjaga di level 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Keadaan APBN kita masih terjaga. Kita sudah hitung dengan teliti pertahanan berlapis-lapis untuk memastikan ekonomi kita aman dan rakyat terlindungi,” yakin Menkeu.
Pemerintah berupaya untuk melakukan berbagai langkah mitigasi. Kuncinya terletak pada kombinasi kebijakan fiskal yang adaptif, koordinasi dengan otoritas moneter, serta upaya transformasi struktural, termasuk dalam budaya kerja pemerintahan.
Dalam rangka melakukan mitigasi terhadap perkembangan serta dinamika geopolitik global, pada 31 Maret 2026 pemerintah meluncurkan program Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional. Program tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat etos kerja, meningkatkan produktivitas, serta membangun budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing.
Di tengah dinamika global yang tengah menguji rantai pasok dunia, Indonesia kembali menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang adaptif dan tangguh. Situasi saat ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang lebih modern dan efisien.
“Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga. Untuk itu kebijakan berikut ini diambil agar masyarakat tetap tenang dan tetap produktif,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam Menyikapi Kondisi Geopolitik Global yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa 31 Maret 2026.
Pemerintah juga terus mendorong percepatan belanja K/L serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran. Potensi prioritisasi dan refocusing anggaran K/L mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun. Dalam konferensi pers mengenai kebijakan harga BBM bersubsidi dan transportasi udara pada 6 April 2026, ia menegaskan bahwa kebijakan subsidi BBM telah dihitung secara matang dengan mempertimbangkan berbagai skenario, termasuk asumsi harga minyak dunia yang mencapai 100 dolar AS per barel hingga akhir tahun. Berdasarkan perhitungan tersebut, defisit APBN tetap terjaga di kisaran 2,9%.
“Subsidi terhadap BBM akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun dan harga BBM bersubsidi tidak akan naik. Anggaran kita cukup,” jamin Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah juga memiliki bantalan fiskal berupa sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun yang dapat digunakan jika terjadi tekanan yang lebih besar, seperti lonjakan harga minyak yang tidak terkendali. Namun demikian, pemerintah menilai kemungkinan harga minyak bertahan tinggi dalam jangka panjang relatif kecil. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi spekulatif tentang kondisi keuangan negara.
“Masyarakat tidak usah khawatir, uang kita cukup. Setiap kebijakan yang diberikan tentu ada konsekuensi biayanya dan kami sudah hitung cukup,” tegasnya.
Di sisi lain, Menkeu menyebut peningkatan defisit pada awal tahun merupakan konsekuensi dari strategi percepatan belanja pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi lebih merata, tidak menumpuk di akhir tahun seperti pola sebelumnya.
Ia juga menjelaskan kinerja APBN 2025 menunjukkan perbaikan. Defisit berpotensi lebih rendah dari target awal 2,91% menjadi sekitar 2,8%. Kondisi tersebut dinilai berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,39% pada triwulan IV 2025 dan berpotensi meningkat hingga di atas 5,5%.
“Jadi kalau ekonominya bagus, pendapatan bagus, nanti uang yang saya bagi ke kementerian/lembaga juga lebih konsisten, bisa lebih banyak sedikit, harusnya ekonomi kita akan membaik terus ke depan,” pungkas Menkeu penuh optimisme.
