Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini melontarkan soal wacana subsidi layanan kesehatan hewan. Lalu, warga menyebutnya sebagai BPJS hewan.
Efektifkah segi layanan kesehatan ini bagi hewan? Menurut Guru Besar Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr drh Gunanti layanan kesehatan untuk hewan ini penting.
“Program ini sangat penting, karena hewan, baik peliharaan maupun liar, bisa mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Ini akan mengurangi penderitaan hewan sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka,” ujar Gunanti dalam keterangan resminya, Senin (16/6).
Menurutnya, BPJS hewan bisa membantu para pemilik hewan peliharaan yang kurang mampu. Mereka dapat tetap memastikan peliharaan sehat lewat potongan biaya di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).
Selama ini, tak sedikit penyakit di tengah masyarakat yang timbul karena hewan misalnya rabies. Tapi, dengan BPJS hewan Gunanti menyebut potensi penyakit manusia akibat hewan bisa diatasi.
“Program ini berperan dalam pencegahan penyakit zoonotik, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Jadi, ada manfaat ganda: untuk kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Meski baik untuk hewan juga manusia, Gunanti melihat ada beberapa tantangan yang bisa timbul dari program ini. Mulai dari sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur sampai regulasi.
“Fasilitas layanan kesehatan hewan di Jakarta harus ditingkatkan kapasitasnya agar dapat mengatasi lonjakan permintaan. Selain itu, ketersediaan dokter hewan dan tenaga medis veteriner yang kompeten sangat krusial,” kata Gunanti.
Direktur Rumah Sakit Hewan Pendidikan (RSHP) IPB tersebut kemudian memberikan masukan soal penggunaan teknologi microchip. Inovasi tersebut dapat digunakan untuk melacak hewan yang telah menerima layanan.
“Namun, agar efektif, microchip yang digunakan harus memiliki standar yang seragam dan bisa dibaca di seluruh fasilitas. Basis data juga harus terintegrasi agar bisa diakses semua pihak yang terkait,” jelas Gunanti.
Sehingga subsidi akan tetap tepat sasaran. Selain itu, penggunaan microchip perlu diawasi dengan sistem yang jelas.
“Perlu standar pelayanan medis hewan serta sistem pengawasan penyakit zoonotik yang jelas,” tambahnya.
Gunanti menyarankan penggunaan microchip di bagian punggung hewan. Prosedur tersebut umum dilakukan oleh petugas dinas kehutanan pada hewan.
“Saya pribadi sangat mendukung, tapi pertanyaannya, apakah pemerintah memiliki dana untuk pengadaan microchip ini? Biayanya, kalau tidak salah, sekitar satu juta rupiah per ekor, termasuk pemasangannya,” katanya.
Gunanti optimis subsidi untuk kesehatan hewan bisa memberikan dampak baik. Ia berharap pemerintah benar-benar mendukung upaya perbaikan kesehatan hewan ini.
“Saya rasa, kalau dimulai dari Jakarta dan Jawa Barat dulu, lewat klinik hewan, klinik bersama, serta rumah sakit hewan, itu bisa dilaksanakan. Yang penting ada dukungan dari pemerintah,” katanya.
