Bos buruh buka suara terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2026 yang dinilai kurang layak karena berada di bawah angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditetapkan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pekerja di Jakarta harus “nombok” karena UMP 2026 lebih rendah dengan besaran nilai KHL yang ditetapkan. Adapun besaran KHL yakni Rp 5.898.511.
Sedangkan nilai UMP 2026 di Jakarta yang ditetapkan sebesar Rp 5.729.876. Artinya, UMP Jakarta 2026 lebih rendah Rp 168.635 dari KHL Jakarta saat ini.
“Karena nilai upah minimum Jakarta yang telah ditetapkan lebih rendah dari KHL yang justru sudah diumumkan sendiri oleh BPS terkait pengupahan, selisihnya sekitar Rp 160.000. Berarti kita nombok, rakyat Jakarta nombok,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers menjelang demo di Monas, Jakarta Pusat, Senin (29/12).
Selain itu, Said Iqbal menambahkan UMP Jakarta di 2026 lebih rendah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Bekasi pada 2026 yang mencapai nyaris Rp 6 juta. Rinciannya yakni Kabupaten Bekasi sebesar Rp 5.938.885 dan Kota Bekasi sebesar Rp 5.992.932.
“UMP Jakarta 2026 sekitar Rp 5,73 juta lebih rendah dari UMK Bekasi yang mencapai Rp 5,99 juta,” lanjut Said Iqbal.
Oleh karena itu, Said Iqbal meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mempertimbangkan kembali keresahan para buruh di Jakarta dan meminta untuk merevisi besaran UMP 2026.
“Kami meminta gubernur Jakarta untuk merevisi upah minimum menjadi senilai Rp 5,89 juta, sesuai nilai KHL yang telah ditetapkan oleh BPS,” jelasnya.
Selain terkait UMP Jakarta 2026, Said Iqbal juga meminta kepada Pramono agar upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Jakarta 2026 segera ditetapkan, di mana pihaknya meminta nilanya yakni sekurang-kurangnya 5% di atas KHL yang ditetapkan.
“Kami juga mendesak kepada Gubernur Jakarta Pramono untuk menetapkan UMSP Jakarta 2026 sekurang-kurangnya 5% di atas KHL,” terangnya.
