Proyek kereta cepat Whoosh menjadi sorotan setelah utangnya dilaporkan membengkak hingga Rp 116 triliun.
Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang tersebut.
Menurut Purbaya, kewajiban pembayaran utang itu berada di bawah tanggung jawab Danantara, selaku perusahaan induk yang menaungi proyek kereta cepat Jakarta–Bandung tersebut.
“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan di bawah Danantara ya. Mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih,” kata Purbaya saat menghadiri Media Gathering Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).
Purbaya optimistis bahwa dividen Danantara mampu menutup beban utang tanpa harus melibatkan dana publik dari APBN.
Ia juga menegaskan kalau pemerintah tidak ingin terus menanggung risiko keuangan dari proyek yang dijalankan secara korporasi atau skema kerja sama pemerintah-swasta (PPP).
Menurutnya, pembagian tanggung jawab dalam proyek seperti Whoosh harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih antara sektor swasta dan pemerintah.
“Jangan kalau untung dinikmati swasta, tapi kalau rugi minta ditanggung pemerintah. Porsi pembiayaan dan pengelolaan harus tegas,” ujarnya menegaskan.
