Kota Depok lagi-lagi mendapatkan skor toleransi rendah. Tercatat, sudah tiga tahun berturut-turut Depok masuk kategori kota intoleran di Indonesia versi SETARA Institute, Buzztie.
Pada tahun 2021, berdasarkan laporan Indeks Kota Toleransi (IKT) tahun 2020 yang dirilis oleh SETARA Institute, Depok termasuk kota dengan indeks toleransi terendah. Kota Depok adalah kota yang menempati posisi ke-86 sebagai kota dengan tingkat peristiwa intoleransi tertinggi. Hal ini berdampak pada skor yang rendah, yakni 2,00.
Skor ini pun didasari pertimbangan kalau selama periode penilaian, di Kota Depok sudah terjadi lima peristiwa intoleransi dan pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan.
Lima peristiwa tersebut adalah pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok dalam Rangka Penyelenggaraan Kota Depok sebagai Kota Religius, diskriminasi terhadap dua siswi berjilbab yang ingin melakukan praktik kerja lapangan, pelarangan perayaan Valentine’s Day, kesepakatan rapat soal Raperda Kota Religius, dan demonstrasi yang meminta warga Ahmadiyah di Masjid Al-Hidayah menghentikan kegiatan. Direktur Riset SETARA Institute Halili Hasan mengatakan intoleransi di Depok bisa semakin buruk. Hal ini tampak dari munculnya politik favoritisme dari kaum konservatif.
“Kalau melihat tren, tampaknya intoleransi akan semakin buruk, terutama karena politik favoritisme pada narasi kelompok konservatif,” kata Halili.
Kemudian pada tahun 2022, Kota Depok kembali menjadi kota yang mendapat skor toleransi paling rendah dalam laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2021 versi SETARA Institute dan membeberkan alasannya. Kota Depok menduduki peringkat ke-94 atau paling bawah dalam laporan IKT 2021 itu. Sedangkan di atas Depok, ada Banda Aceh, yang menduduki peringkat ke-93.
SETARA menjelaskan temuan mereka mengenai Depok dan Banda Aceh. Menurut SETARA Institute, kedua kota itu masih terjebak dalam siklus intoleransi atas hubungan mayoritas-minoritas.
“Kedua kota ini berdasarkan temuan SETARA Institute sampai 2021 masih terjebak dalam siklus intoleransi atas hubungan mayoritas-minoritas,” tulis SETARA Institute.
SETARA menilai salah satu kota itu punya keberpihakan terhadap agama tertentu. Tetapi, kebijakan untuk penganut agama lain dalam kota itu belum tecermin jelas.
“Bahwa pada salah satu kota, keberpihakan terhadap agama tertentu telah menjadi distingsi, akan tetapi perimbangan kebijakan untuk penganut agama lainnya belum tercermin secara jelas,” tuturnya.
Tahun ini, SETARA Institute kembali merilis laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2022. Dalam laporan itu, Kota Cilegon menjadi kota yang mendapat skor toleransi paling rendah, sedangkan Depok jadi kota terendah kedua. Kota Cilegon menduduki peringkat ke-94 atau paling bawah dalam laporan IKT 2022 itu. Sedangkan di atas Cilegon, ada Depok, yang menduduki peringkat ke-93. Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Ismail Hasani menjelaskan temuan mereka mengenai Cilegon. Dia menyebutkan Cilegon mendapat nilai rendah pada 3 dari 4 variabel penilaian yang ditetapkan.
“Yang pertama tindakan pemerintahnya. dia bersepakat dengan masyarakat yang memiliki aspirasi politik intoleran, untuk melarang orang membangun tempat ibadah. Jadi dari sisi variabel tindakan pemerintah sudah nol,” katanya kepada wartawan di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (6/4).
Cilegon dari sisi kebijakan masih mengafirmasi atau mempedomani surat edaran di tahun 1975 tentang larangan mendirikan gereja di Kota Cilegon. Padahal sebenarnya, lanjut dia, edaran itu memuat instruksi untuk Kota Serang.
“Dengan dia masih mempedomani ini, dia masih meyakini produk hukum yang diskriminatif ini sebagai dasar hukum, dua variabel,” imbuhnya.
Ismail menuturkan variabel ketiga, yakni masyarakat. Dia menyoroti representasi masyarakat yang intoleran muncul ke ruang publik. Terkait laporan ini, PKS meragukan data temuan tersebut. PKS menilai kerukunan umat beragama di Depok sangat baik.
“Kami meragukan hasil temuan tersebut. Fakta empirisnya, kerukunan umat beragama di Depok sangat baik,” kata jubir PKS Muhammad Kholid kepada wartawan, Jumat (7/4/2023).
Kholid merujuk data Kementerian Agama RI, yakni Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Depok cukup tinggi. Menurutnya, kehidupan antarumat beragama di Depok terjalin harmonis. Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai laporan SETARA tersebut perlu didalami. Dia menyarankan Pemkot Depok mengundang LSM tersebut untuk mendapat data yang lebih rinci.
“Laporan SETARA perlu didalami. Bagus jika Pemkot Depok mengundang SETARA untuk dapat data detail. Bisa jadi kesempatan bagi Pemkot Depok untuk menunjukkan data lain yang mungkin belum terekam di SETARA. Dan bisa untuk menyambung tali silaturahim,” kata Mardani.
What’s on your mind, Buzztie?
