Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengklaim perkiraan hasil evaluasi awal terhadap program pendidikan di barak militer menunjukkan capaian yang positif. Program yang selama ini dikenal ditujukan bagi anak-anak yang dianggap bermasalah itu, menurut Dedi, akan diperluas pesertanya pada gelombang selanjutnya, yakni juga untuk anak-anak berprestasi.
“Kalau dari hasil evaluasi sih, angkatan pertama ini menurut saya sudah baik,” kata Dedi. Evaluasi itu, ujarnya, sedang dikaji oleh para psikolog, akademisi, dan pelatih yang terlibat dalam program tersebut.
Dedi mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan penyelenggaraan gelombang kedua untuk mengirim anak-anak berprestasi. Alasannya, agar anak yang berprestasi dapat merasakan pendidikan karakter yang sama seperti yang dijalankan oleh anak-anak bermasalah di gelombang pertama. “Nanti saya lihat. Bisa jadi anak berprestasi,” ujarnya tanpa merinci waktu pasti pelaksanaan tahap selanjutnya.
Pernyataan Dedi itu mengisyaratkan adanya perubahan arah kebijakan: dari semula difokuskan pada anak-anak dengan catatan kedisiplinan dan masalah sosial, kini melibatkan pula anak-anak yang dianggap tak bermasalah atau cenderung berprestasi. “Nggak hanya anak-anak bermasalah ya. Kalau misalnya anak-anak berprestasi dengan anak yang lainnya ini dicoba untuk mereka bersama,” ujar dia.
Program pendidikan di barak militer yang dicanangkan Dedi sejak menjabat gubernur awal tahun ini merupakan bagian dari kebijakan intervensi sosial berbasis kedisiplinan. Program itu menuai kritik dari sejumlah kelompok pemerhati anak dan pendidikan karena dianggap berpotensi melanggar prinsip pemenuhan hak anak.
Tapi di sisi lain, pemerintah provinsi berdalih pendekatan ini diperlukan untuk merestorasi perilaku remaja yang dianggap menyimpang, sembari menanamkan nilai kepemimpinan dan tanggung jawab.
Hingga kini belum ada laporan resmi hasil evaluasi menyeluruh dari tim independen, termasuk aspek dampak psikologis terhadap peserta. Dedi memastikan laporan dari para ahli akan menjadi acuan utama dalam penentuan kebijakan lanjutan.
