Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 42.385 pekerja menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari-Juni 2025. Merespons data PHK tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, ada sejumlah hal yang menyebabkan PHK terjadi. Penyebab PHK tersebut baik karena faktor eksternal maupun di internal perusahaan.
“Itu karena memang industrinya memang pasarnya sedang turun. Kemudian ada industri itu sendiri yang dia berubah model bisnisnya. Kemudian ada yang ada isu terkait dengan internal, hubungan industrial dan seterusnya,” ujar Yassierli.
Ia menambahkan, saat ini Kemenaker sudah punya standar pencatatan PHK secara lebih rinci. Yakni mencakup pencatatan untuk tingkat provisi dan sektor industri yang terdampak. Merujuk data yang diunggah di laman resmi Satudata Kemenaker, jumlah karyawan yang terdampak PHK sejak Januari-Juni 2025 paling banyak berada di tiga provinsi.
Yakni Jawa Tengah (10.995 orang), Jawa Barat (9.494 orang) dan Banten (4.267 orang). Kemudian jika dibandingkan dengan data PHK Januari-Juni pada 2024 lalu, jumlah PHK 2025 ini naik 32,19 persen. Untuk diketahui jumlah pekerja korban PHK selama periode Januari-Juni 2024 sebanyak 32.064 orang. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemenaker, Anwar Sanusi mengakui jika tren PHK pada 2025 ini lebih tinggi daripada tahun lalu.
Selain itu, tren PHK 2025 juga marak terjadi di awal tahun dengan adanya sejumlah perusahaan tekstil yang tutup usaha. Salah satunya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Namun, saat memasuki Juni sebenarnya tren PHK sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Anwar bilang, ada tiga sektor industri yang menyumbang PHK terbanyak, yakni pengolahan, perdagangan besar dan eceran serta pertambangan dan penggalian. “Adanya satu tren yang sebetulnya tahun 2025 ya memang agak lebih tinggi. Tapi di dalam bulan Juni ini, data kemarin bulan Juni ini agak turun,” kata Anwar.
“Ya kami mungkin akan mendalami ya. Kenapa itu terjadi. Tentunya ada mungkin faktor-faktor lain yang memang itu belum selesai (atau) dalam proses PHK,” tambahnya.
