Ratusan sopir angkutan umum JakLingko, yang tergabung dalam Laskar Biru, melakukan aksi protes di depan Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa (30/7). Mereka menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta meningkatkan kesejahteraan para sopir dan mengatasi persoalan kemacetan.
Dalam aksinya, mereka mengeluhkan pendapatan yang masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta. Para pengemudi juga memprotes target 200 kilometer per hari yang sulit dicapai lantaran kondisi jalan yang sering macet.
“Kontrak yang kami tanda tangani menetapkan target 200 kilometer per hari. Satu mobil memiliki dua shift, sopir pagi dan sopir siang. Ternyata, banyak yang belum mencapai target dan berdampak pada upah yang kami terima,” kata perwakilan sopir JakLingko, John Kenedy.
Dia mengatakan, ada tiga tuntutan yang disuarakan para pengemudi dalam aksi tersebut. Pertama, soal nasib angkutan regular berusia di atas 10 tahun, yang habis masa beroperasinya. Kedua, kuota untuk menjadi mitra dari JakLingko. Ketiga, sistem pengupahan JakLingko yang berdasarkan rupiah per kilometer.
Menurut John, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo sudah memberikan solusi atas tuntutan yang pertama, yakni memberikan waktu toleransi beroperasi selama 1 tahun untuk angkutan yang berusia diatas 10 tahun. Tapi, pada tuntutan kedua dan ketiga, Pemprov baru bisa menjanjikan memberi sistem pembagian kuota dan upah yang proporsioal.
Khusus upah, John menyatakan, kemacetan yang terjadi di Jakarta menjadi salah satu akar permasalahan kesejahteraan pengemudi. Sebagai gambaran, satu pengemudi JakLingko yang bekerja pada shift pagi, bisa terkena macet di jam-jam sibuk.
Saat pergantian shift ke pegemudi siang, si shift pagi tidak mendapat kilometer yang maksimal sebagai satuan penghasilannya.
“Waktunya habis kena macet, banyak yang belum mencapai, serta berdampak pada upah yang kita terima,” keluhnya.
John juga menyoroti keterlambatan pembayaran gaji yang sering terjadi. “Soal upah, saat ini sangat jauh di bawah layak, sering terlambat, sementara kebutuhan (sehari-hari) sangat mendesak,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengakui ada sejumlah tuntutan yang disuarakan para pramudi JakLingko, mulai dari masa beroperasi angkot regular hingga soal sistem pengupahan.
Menurutnya, Pemprov DKI telah menyetujui salah satu aspirasi yang disuarakan, yakni memberi toleransi operasi selama 1 tahun.
“Rekan-rekan minta itu direlaksasi, satu tahun ke depan. Tapi, dengan tetap memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan kelaikan jalan,” ujarnya.
Soal kuota mitra JakLingko dan sistem pengupahan pramudi JakLingko, Syafrin memastikan, pihaknya akan menjalankan kedua hal secara proporsional.
“Penetapan jumlah alokasi terhadap seluruh operator akan dilaksanakan proporsional oleh teman-teman TransJakarta. Termasuk di dalamnya juga perhitungan rupiah per kilometernya,” jelasnya.
