Sehari setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa sebagian besar kebijakan tarifnya melanggar hukum, Presiden Donald Trump tak tinggal diam. Pada Sabtu (21/2) waktu setempat, ia mengumumkan kenaikan bea masuk global atas barang impor ke Amerika Serikat menjadi 15%, langkah yang dipastikan kembali mengguncang tatanan perdagangan internasional.
Pengumuman itu disampaikan Trump melalui platform media sosialnya, Truth Social. Ia menyebut putusan pengadilan sehari sebelumnya sebagai keputusan yang “sangat anti-Amerika” dan menegaskan bahwa setelah melakukan peninjauan menyeluruh, pemerintahannya akan menaikkan tarif impor “hingga batas maksimal yang diizinkan dan telah diuji secara hukum, yaitu 15%.”
Langkah tersebut diambil hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung dalam putusan 6-3 menyatakan presiden tidak memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif berdasarkan Undang-Undang Kewenangan Darurat Ekonomi 1977. Putusan itu menjadi pukulan politik besar terhadap kebijakan ekonomi andalan Trump yang selama ini menjadi instrumen utama dalam perang dagangnya.
Tak lama setelah putusan dibacakan, Trump sempat mengumumkan tarif global baru sebesar 10% dengan menggunakan jalur hukum berbeda. Namun pada Sabtu, ia meningkatkan angka tersebut menjadi 15%.
Tak hanya merespons secara kebijakan, Trump juga melontarkan kritik keras kepada para hakim konservatif yang berpihak pada mayoritas dalam putusan tersebut. Ia menuding adanya “ketidakloyalan” dan menyebut mereka sebagai “orang bodoh dan anjing peliharaan.”
Putusan Mahkamah Agung ini tergolong mengejutkan karena sejak Trump kembali menjabat 13 bulan lalu, lembaga peradilan tertinggi itu kerap memperluas kewenangannya. Kali ini, justru kebijakan tarif yang menjadi ciri khas pendekatan ekonominya dipangkas.
Meski demikian, Trump memberikan pujian kepada tiga hakim konservatif yang mendukung kewenangannya untuk mengenakan tarif, yakni Clarence Thomas, Samuel Alito, dan Brett Kavanaugh, yang merupakan nominasi Trump sendiri. Ia berterima kasih kepada mereka “atas kekuatan dan kebijaksanaan mereka, serta kecintaan mereka pada negara kita.”
Trump juga menuding enam hakim mayoritas, termasuk dua yang ia nominasikan pada masa jabatan pertamanya, telah “dipengaruhi oleh kepentingan asing.”
“Saya berpendapat bahwa kepentingan asing diwakili oleh orang-orang yang menurut saya memiliki pengaruh yang tidak semestinya,” katanya, dilansir AFP.
Kenaikan tarif 15% ini secara hukum bersifat sementara dan hanya diperbolehkan berlaku selama 150 hari. Menurut lembar fakta Gedung Putih, sejumlah pengecualian tetap berlaku, termasuk untuk sektor yang sedang dalam penyelidikan terpisah seperti farmasi, serta barang yang masuk ke AS berdasarkan perjanjian perdagangan Amerika Serikat-Meksiko-Kanada.
Gedung Putih pada Jumat juga menyatakan bahwa mitra dagang yang telah mencapai kesepakatan tarif terpisah dengan pemerintahan Trump tetap akan dikenakan tarif global baru tersebut.
Putusan Mahkamah Agung tidak memengaruhi tarif sektoral yang telah lebih dulu diberlakukan Trump terhadap baja, aluminium, dan sejumlah komoditas lain. Selain itu, penyelidikan pemerintah yang masih berjalan dapat membuka jalan bagi tarif sektoral tambahan.
Dalam argumentasi di pengadilan, pemerintahan Trump menyatakan perusahaan akan menerima pengembalian dana apabila tarif dinyatakan tidak sah. Namun Mahkamah Agung tidak secara spesifik membahas persoalan tersebut dalam putusannya.
Trump mengatakan ia memperkirakan proses litigasi terkait pengembalian dana bisa berlangsung bertahun-tahun. Hakim Kavanaugh bahkan mengakui proses pengembalian dana itu berpotensi menjadi “sebuah kekacauan.”
Indeks saham di Wall Street, yang kerap dijadikan tolok ukur keberhasilan ekonomi oleh Trump, justru mencatat kenaikan moderat pada Jumat setelah putusan diumumkan, seiring ekspektasi pasar yang sudah memperkirakan hasil tersebut.
Kelompok bisnis di AS sebagian besar menyambut baik keputusan Mahkamah Agung. National Retail Federation menyebut putusan itu “memberikan kepastian yang sangat dibutuhkan” bagi dunia usaha.
Di luar negeri, sejumlah negara menyatakan sedang mempelajari dampak putusan Mahkamah Agung dan pengumuman tarif terbaru dari Trump. Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan pada Sabtu bahwa ia akan menggelar pembicaraan dengan sekutu-sekutu Eropa untuk merumuskan “posisi Eropa yang sangat jelas” serta respons bersama terhadap Washington sebelum kunjungannya ke ibu kota AS pada awal Maret.
Secara umum, kenaikan tarif terbaru ini diperkirakan akan memperpanjang ketidakpastian dalam perdagangan global. Selama setahun terakhir, pemerintahan Trump telah menetapkan berbagai tingkat tarif terhadap negara-negara pengekspor ke AS, lalu mengubah atau mencabutnya kembali dalam serangkaian kebijakan yang dinamis dan kerap mengejutkan pasar.
Di dalam negeri, kritik juga bermunculan. Gubernur Pennsylvania dari Partai Demokrat, Josh Shapiro, melalui platform X, menyatakan sudah saatnya Trump “dengarkan Mahkamah Agung, akhiri tarif yang kacau, dan hentikan kerusakan yang ditimbulkan pada petani, pemilik usaha kecil, dan keluarga kita.”
Dengan kebijakan tarif yang kembali dinaikkan di tengah kekalahan hukum, Trump tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan meredakan perang dagang yang selama ini ia gunakan untuk menekan sekaligus menghukum negara-negara, baik sekutu maupun rival.
Namun keputusan Mahkamah Agung dan potensi gugatan panjang ke depan membuka babak baru dalam pertarungan antara Gedung Putih dan lembaga peradilan.
