DPR RI dan pemerintah menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1449 Hijriah atau 2026 masehi sebesar Rp 87.409.366 per jemaah. Dari total tersebut, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah ditetapkan Rp 54.194.366.
“Komisi VIII RI dan Kementerian Agama sepakat bahwa besaran rata-rata BPIH 1449 Hijriah/2026 masehi per jemaah reguler sebesar Rp 87.409.365,45,” kata Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang dalam rapat bersama pemerintah, Rabu (29/10). Marwan menjelaskan, BPIH terdiri dari Bipih yang dibayar jemaah dan nilai manfaat dari tabungan haji.
“Karena itu tentu akan berubah Bipih rata-rata menjadi Rp 54 juta, sedangkan penggunaan nilai manfaat dari para jemaah sebesar Rp 33.215.000,” ujarnya.
Nilai BPIH 2026 turun Rp 2 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH musim haji 2025 sebesar Rp 88.409.365,45 per jemaah, dengan Bipih yang ditanggung jemaah Rp 54.924.000.
Sebelum kesepakatan ini dicapai, pemerintah dan DPR telah membahas berbagai komponen penyelenggaraan haji, seperti besaran BPIH, Bipih, biaya syarikah, tiket pesawat, serta pengadaan layanan bagi jemaah haji.
“Dari Rp 2 juta itu, Bipih yang dirasakan masyarakat sekitar Rp 1 juta koma sekian. Sisanya meng-cover komponen lain seperti transportasi, konsumsi, dan akomodasi,” ujar Marwan.
Untuk musim haji 2026, kuota haji Indonesia ditetapkan sebanyak 221.000 orang, terdiri dari 203.320 kuota haji reguler, petugas haji daerah (PHD), dan pembimbing haji, serta 17.680 kuota untuk haji khusus.
Sebagai perbandingan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 untuk jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp 89.410.258 dengan asumsi kurs 1 dollar AS sebesar Rp 16.000 dan 1 riyal Arab Saudi sebesar Rp 4.266.
“Bipih yang dibayar jemaah rata-rata sebesar Rp 55.431.750,78 atau 62 persen dari total BPIH 2025. Sisanya sebesar 38 persen atau rata-rata Rp 33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat,” jelas Menteri Agama Nasrudin Umar dikutip pada Rabu (9/4).
