Kabar gembira bagi pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang mau berlibur ke Jepang dan China. Mulai 17 Agustus 2025, QRIS lintas batas (cross border) bisa digunakan warga Indonesia di Jepang dan China. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta.
Filianingsih mengungkapkan pihaknya sudah menyepakati sejumlah langkah teknis hingga tahap uji coba (sandbox) dengan otoritas sistem pembayaran Jepang, sejak pertengahan Mei 2025.
“Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan yang berarti kita bisa launching penggunaan outbond (QRIS) itu tanggal 17 Agustus yang akan datang,” tuturnya.
“Jadi, orang Indonesia yang pergi ke Jepang nanti bisa menggunakan pembayaran dengan scan QR di Jepang,” lanjutnya.
Ia pun menjelaskan kerja sama dengan China juga mengalami perkembangan positif.
Filianingsih menambahkan bahwa kesepakatan telah terjalin Union Pay International dari China, dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), untuk finalisasi pengaturan bisnis teknis dan operasional.
Kesepakatan juga sudah dicapai antara Union Pay International dengan penyedia layanan switching nasional, PT Rintis Sejahtera (Rintis), PT Alto Network (Alto), PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa), dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin).
Kesepakatan tersebut adalah untuk pengembangan sistem dan uji coba sandbox.
“Ini mudah-mudahan juga uji coba bisa dilakukan nanti di 17 Agustus yang akan datang,” katanya.
Pada kesempatan ini, Filianingsih juga mengungkapkan rencana kerja sama QRIS lintas negara dengan India.
Ia mengungkapkan saat ini rencana itu masih dalam tahap pembahasan teknis antara ASPI dan BPCI Internasional India.
Untuk QRIS lintas negara di Korea Selatan, dirinya membeberkan saat ini masih dalam proses kajian dan finalisasi kerja sama di level industri dengan Korea Financial.
“Kalau dari sisi antarotoritas di bank sentral, ini sudah kita lakukan. Saat ini, sampai ke level industri, antara ASPI dengan Korea Financial Telecommunications and Clearings Institute,” katanya
Sementara itu, untuk di Arab Saudi, Filianingsih mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan Otoritas Moneter Arab Saudi.
