Google memecat 28 karyawannya yang terlibat dalam aksi protes atas kontrak perusahaan raksasa teknologi itu dengan Pemerintah Israel, pada Kamis (18/4). Dilansir dari Al Jazeera, Jumat (19/4), Google Cloud meneken kontrak senilai 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 19,4 triliun, dengan Pemerintah Israel.
Kontrak kerja sama yang dikenal sebagai Project Nimbus ini terkait penyediaan layanan komputasi awan dan kecerdasan buatan. Pemecatan para karyawan tersebut terjadi setelah kelompok yang menamakan diri No Tech for Apartheid mendatangi kantor Google di California dan New York, pada Selasa (16/4).
Saat itu, para pengunjuk rasa memegang spanduk bertuliskan “Tidak Ada Lagi Genosida Demi Keuntungan” dan “Kami Bersama Googler Palestina, Arab, dan Muslim”.
Sementara itu, perwakilan juru bicara Google menyatakan, protes tersebut bagian dari kampanye yang telah berlangsung lama dan dilakukan sekelompok organisasi dan orang-orang yang sebagian besar tidak bekerja di perusahaan raksasa teknologi tersebut, Buzztie.
Berdasarkan video demonstrasi yang ramai dibagikan di media sosial, polisi menangkap karyawan di kantor CEO Google Cloud Thomas Kurian.
“Sejumlah kecil pengunjuk rasa dari karyawan masuk dan mengganggu beberapa lokasi pekerjaan kami,” ujar juru bicara tersebut.
Ia menyebutkan, pengunjuk rasa tersebut menghalang-halangi pekerjaan karyawan lain secara fisik, serta mencegah karyawan lain mengakses fasilitas pekerjaan.
“Ini jelas melanggar kebijakan kami. Perilaku mereka (pendemo dari karyawan Google) sama sekali tidak dapat diterima,” imbuh dia.
Setelah pihak Google menolak beberapa tuntutan pengunjuk rasa, aparat dilibatkan untuk membubarkan aksi demonstrasi dan memastikan keamanan kantor Google.
“Sejauh ini kami telah menyelesaikan investigasi individu yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja terhadap 28 karyawan. Kami akan terus menyelidiki dan mengambil tindakan yang diperlukan,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut itu, Google juga membantah bahwa kontrak kerja sama Project Nimbus dengan Israel terkait dengan penyediaan senjata atau badan intelijen.
Di sisi lain, dalam unggahan di sebuah blog, CEO Google Sundar Pichai mengeluarkan peringatan kepada karyawan yang terlibat aksi protes tersebut.
“Kami memiliki budaya diskusi yang dinamis dan terbuka yang memungkinkan kami menciptakan produk luar biasa dan mewujudkan ide-ide hebat menjadi tindakan. Itu penting untuk dilestarikan,” kata Pichai.
Ia kembali menegaskan, karyawan yang terlibat dalam tindakan demonstrasi di tempat kerja tidak dibenarkan. “Ini adalah tempat kerja. Kebijakan serta harapan kami jelas. Ini adalah bisnis. Bukan tempat untuk mengganggu rekan kerja, atau membuat mereka merasa tidak aman,” tegas Pichai.
Ia juga menyentil karyawan yang mencoba menggunakan perusahaan sebagai platform pribadi, atau memperdebatkan isu-isu yang mengganggu atau memperdebatkan politik. “Ini adalah momen yang terlalu penting sebagai sebuah perusahaan, untuk mengalihkan perhatian kami,” kata dia.
Sementara itu, No Tech For Apartheid mengutuk keras pemecatan karyawan tersebut. Mereka menuding Google dan Amazon mengedepankan tender kontrak dengan pemerintah dan militer Israel ketimbang pekerjanya.
“Tindakan mencolok ini adalah indikasi yang jelas bahwa Google lebih menghargai kontraknya senilai 1,2 miliar dollar AS dengan pemerintah dan militer Israel yang melakukan genosida, dibandingkan dengan para pekerjanya,” ujar kelompok dikutip dari CNN.
Kontrak Google dengan pemerintah Israel sebenarnya sudah dimulai sejak 2021, ketika Raksasa Teknologi tersebut mengumumkan mereka dipilih untuk menyediakan
