Badan Gizi Nasional (BGN) mengatur ulang standar operasional prosedur (SOP) pengantaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul insiden mobil mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menabrak 20 siswa dan seorang guru SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12).
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menyebut pengaturan itu mencakup ketentuan area pengantaran makanan sampai kualifikasi sopir operasional SPPG, untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah larangan mobil pengantar MBG masuk ke halaman sekolah. Kendaraan mitra SPPG diwajibkan berhenti di luar pagar sekolah.
“Usahakan tidak masuk membawa makanan ke halaman. Cukup diantar di depan pagar. Kenapa? Karena meskipun tidak ada upacara, anak-anak itu kan sering lari-lari di halaman,” kata Nanik dalam keterangan resmi saat acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Ballroom Aston Inn, Lumajang.
Selain pengaturan area pengantaran, BGN juga memperketat ketentuan terkait sopir operasional SPPG. Sopir diwajibkan merupakan pengemudi profesional, bukan sopir lepas atau individu dengan profesi lain, terlebih yang baru belajar mengendarai mobil.
“Harus punya SIM, tidak sekadar SIM A, karena SIM A sudah kayak SIM C, asal dapat. Kenapa tidak asal SIM A? Supaya dia menguasai pemakaian mobil matic ataupun manual. Dia harus berprofesi sopir,” kata Nanik.
BGN juga menetapkan kriteria lain bagi sopir operasional SPPG, termasuk mengenal medan dan jalur distribusi, memiliki kepribadian baik, tidak pernah terlibat kasus narkoba, serta dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
Mitra SPPG diminta tidak sembarangan merekrut sopir hanya demi menekan biaya.
“Saya minta perhatian sama mitra, jangan karena anda mau bayar murah, lalu main cabut saja, Sekarang saya rekomendasikan agar SPPG itu di-suspend dalam waktu yang tidak ditentukan. Nanti kalau ada kejadian, saya pun akan merekomendasikan hal yang sama kepada bapak ibu,” kata mantan wartawan senior itu.
Dalam pengawasan distribusi MBG, Kepala SPPG juga diminta mengatur jam kerja personel agar proses pengantaran dapat diawasi langsung.
Akuntan harus masuk pagi hari, ahli gizi bertugas mulai pukul 17.00 hingga 01.00, dan kepala SPPG masuk mulai pukul 01.00 dini hari. Dengan pengaturan tersebut, kepala SPPG harus berada saat makanan didistribusikan.
“Ini yang kejadian, KaSPPG-nya enggak tahu ke mana, pada saat sopir mengantar makanan. Berarti dia enggak tahu ke mana sopir itu. Anda harus bertanggung jawab. KaSPPG harus memastikan makanan sampai ke sekolah, dan tunggu ada masalah apa. Hidupkan handphone, jangan susah dihubungi,” kata Nanik.
BGN menyebut kepala SPPG bersama mitra dan yayasan bertanggung jawab penuh dalam perekrutan sopir operasional. Setiap penggantian sopir harus sepengetahuan Kepala SPPG dan seluruh SOP wajib dipatuhi oleh setiap SPPG.
Apabila SOP tersebut diabaikan dan terjadi insiden yang berakibat fatal, sanksi tidak hanya dikenakan kepada sopir. Operasional SPPG dapat disuspend, sementara kepala SPPG yang mengabaikan prosedur juga berpotensi diberhentikan.
