Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mendukung segala inisiatif yang tujuannya membantu mahasiswa membayar biaya kuliah, tidak terkecuali menggunakan pinjaman online (pinjol). Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengkritik Pemerintah yang terkesan lepas tangan.
“Kalau pinjol itu dalam hal tertentu adalah lepas tangan Pemerintah, kira-kira semacam cuci tangan Pemerintah,” kata Huda saat dihubungi, Rabu (3/7).
Wasekjen PKB ini menilai harusnya Pemerintah hadir untuk para pemuda yang hendak berkuliah apapun kesulitannya. Dia meminta Pemerintah tidak cepat menyerah dengan keadaan.
“Iya saya kira dalam tingkat kesulitan apapun Pemerintah harus hadir ya, harus hadir untuk memastikan anak-anak muda kita bisa kuliah dan mengakses pendidikan mudah. Kemudian, Pemerintah tidak boleh cepat menyerah yang kemudian memberikan opsi yang sifatnya merugikan calon mahasiswa atau mahasiswa sendiri. Jadi seterbatas apapun, Pemerintah harus hadir dan tidak boleh cepat menyerah dan lalu buat skema di luar tanggung jawab Pemerintah,” ucapnya.
“Menurut saya skema pinjol itu skema yang menurut saya posisi Pemerintah menyerah dan bukan pilihan, tidak pilihan,” sambung dia.
Menko PMK Dukung Bayar UKT Pakai Pinjol, Komisi X Muhadjir Effendy mendukung usulan terkait pemberian bantuan dana biaya kuliah kepada mahasiswa melibatkan BUMN. Ia mengatakan segala inisiatif yang tujuannya membantu mahasiswa maka baik dilakukan, tak terkecuali menggunakan pinjaman online (pinjol).
“Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung gitu, termasuk pinjol,” kata Muhadjir kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7).
Muhadjir menekankan yang terpenting penggunaan bantuan bisa dipertanggungjawabkan dan transparan. Ia mengatakan, jika hal itu tak merugikan mahasiswa, bisa dilakukan.
“Asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan transparan dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa kenapa tidak gitu?” katanya.
