Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berkomitmen pendidikan antikorupsi masuk kurikulum. KPK menyebut sudah ada kesepakatan dengan Mendiktisaintek Brian Yuliarto untuk menjadikan pendidikan antikorupsi mata kuliah wajib.
“Kita bersama dengan Menteri Pendidikan Tinggi. Sudah ditandatangani bahwa pendidikan antikorupsi masuk di dalam MKWK (Mata Kuliah Wajib Kurikulum). Jadi nanti semua mahasiswa akan mendapatkan pelajaran tentang antikorupsi,” kata Wakil Ketua KPK Ibnu BasukiWidodo usai menghadiri acara edutainment antikorupsi yang digelar KPK, di gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta (2/5).
Ibnu mengatakan sudah ada sejumlah universitas yang memberikan mata kuliah antikorupsi. Pendidikan antikorupsi diharapkan dapat membuat masyarakat semakin anti terhadap korupsi.
“Jadi diharapkan bahwa semua warga negara Indonesia dan semua pejabat di Indonesia antikorupsi,” tuturnya.
KPK mengatakan pendidikan antikorupsi sebenarnya harus diberikan sejak dini. Ibnu mengatakan KPK juga telah menjalin kerja sama untuk pendidikan antikorupsi sejak tingkat PAUD.
“Jadi pemberikan pendidikan antikorupsi itu sejak dini mungkin. Karena melalui ibu guru, melalui orang tua akan merubah dan membentuk sikap mental atau moralitas anak supaya anti-korupsi. Sehingga pada suatu saat mereka akan besar, insyallah diharapkan tidak melakukan suatu tindakan yang koruptif,” ujarnya.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengatakan pembelajaran kepada anak-anak dilakukan dengan berbagai media. Mulai dari dongeng untuk PAUD, hinga film untuk jenjang SD.
“Apakah kalau PAUD mungkin lewat dongeng, dengan cerita, dan lain-lain. Kemudian kalau anak-anak sudah SD, sudah bisa melihat secara utuh, maka kita ajak untuk menonton film,” sebutnya.
Wawan mengatakan KPK telah merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap pendidikan Indonesia. Dia menyebut tugas pendidikan antikorupsi perlu melibatkan banyak pihak.
“Upaya yang harus kita lakukan tidak cukup KPK saja, tetapi inilah upaya bersama,” katanya.
