Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, buka suara soal tren ajakan bekerja ke luar negeri yang marak di RI.
Masaki menyampaikan komentar itu ke awak media dalam acara peringatan Ulang Tahun Kaisar Jepang atau National Day Reception di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Kamis (20/2) malam.
“Di Jepang kita menghadapi masalah demografi. Jadi, kita menyambut pekerja yang punya keahlian dari banyak negara,” kata Masaki.
Dia lalu menyebut, “Warga Indonesia sangat istimewa. Karena, kita punya tradisi persahabatan yang panjang dan banyak pekerja di Indonesia merupakan pekerja keras di Jepang.”
Dia menjawab pertanyaan soal tren ajakan ke luar negeri saat Jepang membutuhkan ribuan pekerja asing. Lebih lanjut, Masaki mengatakan warga Indonesia yang bekerja di Jepang berada di berbagai sektor seperti layanan medis, manufaktur, perikanan, hingga layanan jasa.
Dia juga menyebut warga RI yang bekerja di Negeri Sakura sangat dihargai masyarakat Jepang.
“Jadi, misi saya meningkatkan jumlah orang-orang itu,” kata Masaki.
Di kesempatan itu, Masaki juga menjawab pertanyaan soal persyaratan khusus bagi WNI yang ingin bekerja di Jepang mengingat perbedaan bahasa. Dia mengatakan warga RI yang ingin bekerja di Negeri Sakura “harus bisa” sedikit bahasa Jepang.
“Mungkin, satu-satunya perbedaan adalah agama. Kebanyakan dari mereka, beragama Islam,” ungkap dia.
Tetapi, masyarakat Jepang saat ini sangat memahami Islam dan menghormati kepercayaan tersebut.
“Jadi, menurut saya, kami mampu memiliki lebih banyak pekerja terampil dari Indonesia,” ujar Masaki.
Pada Januari lalu, pemerintah Jepang mengumumkan mereka membuka lowongan hingga 820 ribu tenaga kerja asing untuk kurun waktu 2024 hingga 2029.
Beberapa media asing melaporkan angka yang tinggi itu dipicu upah rendah dalam negeri. Jepang menawarkan gaji yang lebih tinggi sekitar Rp18,7 juta per bulan.
Sementara itu, belakangan tren #KaburAjaDulu menguat di media sosial karena situasi sosial dan ekonomi yang tak sesuai harapan.
Tren tersebut sekaligus menjadi protes warga karena lapangan pekerjaan yang tak memadai, gaji tak layak, pendidikan tak sesuai harapan, dan pemberian jaminan sosial atau kesejahteraan yang masih dianggap kurang di Indonesia.
