Pemerintah China resmi memberlakukan aturan baru yang mewajibkan influencer dan kreator konten memiliki ijazah atau sertifikasi akademik sebelum membahas topik profesional. Kebijakan ini diumumkan pada 10 Oktober 2025 oleh Administrasi Radio dan Televisi Negara (NRTA) bersama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata China.
Dilansir dari laman resmi nrta.gov.cn, Sabtu (18/10), peraturan tersebut berlaku untuk konten di bidang kedokteran, hukum, keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Kelima sektor tersebut dianggap paling rawan penyebaran misinformasi. Berdasarkan aturan baru, setiap platform seperti Douyin (TikTok versi Tiongkok), Bilibili, dan Weibo diwajibkan memverifikasi ijazah atau sertifikat akademik sebelum mengizinkan kreator memublikasikan konten profesional.
Jika melanggar, kreator dapat dikenai denda hingga 100.000 yuan (sekitar Rp 230 juta) atau akun mereka ditutup. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari langkah nasional untuk menjaga integritas informasi daring dan mencegah penyebaran hoax yang menyesatkan publik.
Pemerintah menilai, meningkatnya kasus misinformasi selama beberapa tahun terakhir menjadi alasan kuat diberlakukannya aturan baru tersebut. Dikutip dari China Daily, kebijakan ini akan meningkatkan kredibilitas ruang digital sekaligus memperkuat tanggung jawab sosial influencer.
Sebagian menganggap langkah tersebut penting untuk menekan penyebaran hoaks, tetapi tidak sedikit yang menilai ini sebagai pembatasan kebebasan berekspresi. Dilansir dari Reuters, beberapa influencer medis di Beijing mengaku setuju dengan aturan ini karena dapat “membersihkan” ruang daring dari klaim tak berdasar.
Tapi, kreator kecil tanpa latar akademik formal khawatir kehilangan ruang untuk berbagi pengalaman praktis yang selama ini menjadi sumber inspirasi bagi publik. Tantangan terbesar dari kebijakan ini terletak pada mekanisme verifikasi kredensial.
Dengan lebih dari satu miliar pengguna internet di China, pemeriksaan dokumen akademik jutaan kreator akan memerlukan sistem otomatis dan sumber daya besar. Platform seperti Douyin kini dilaporkan sedang mengembangkan fitur verifikasi internal untuk mengunggah sertifikat pendidikan.
South China Morning Post menyebut uji coba sistem ini sudah dilakukan sejak awal Oktober di beberapa wilayah termasuk Shanghai dan Guangzhou. Tetapi, sejumlah akademisi memperingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan “topik profesional.”
Beberapa bidang seperti gizi, psikologi populer, atau kewirausahaan sering kali berbasis pengalaman dan tidak selalu membutuhkan gelar akademik formal.
Sejumlah kreator di China mulai menghapus atau mengubah tema konten mereka agar tidak melanggar regulasi baru. Sementara itu, perusahaan konten besar atau multi-channel network (MCN) justru diuntungkan karena memiliki sumber daya untuk memenuhi persyaratan tersebut.
Dalam laporan China Media Project, pemerintah juga sedang memperketat pengawasan terhadap MCN agar konten yang mereka hasilkan berorientasi pada nilai sosial yang benar. Hal ini menandakan bahwa kontrol terhadap narasi daring kini semakin terpusat.
Meski begitu, banyak pihak menilai kebijakan ini akan meningkatkan profesionalisme dalam ekosistem digital China. Dengan adanya verifikasi kredensial, pengguna dapat lebih percaya terhadap sumber informasi di internet.
Tetapi disisi lain, beberapa analis kebijakan media memperingatkan risiko meningkatnya kesenjangan digital. Kreator tanpa latar belakang formal dikhawatirkan bakal tersingkir dari ruang publik, padahal mereka sering menjadi sumber inovasi dan perspektif alternatif. Regulasi serupa sebenarnya sudah pernah diberlakukan pada tahun 2022 untuk pembawa acara siaran langsung.
Saat itu, pemerintah mewajibkan pembawa acara yang membahas topik medis, hukum, dan keuangan untuk memiliki sertifikasi resmi. Langkah 2025 ini dianggap sebagai perluasan dari regulasi tersebut dengan cakupan yang lebih luas. Aturan kali ini juga menyasar konten yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) dalam pembuatan video profesional.
Meski mendapat kritik, pemerintah China menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bentuk pembatasan ekspresi, melainkan upaya melindungi publik dari informasi yang menyesatkan. Pemerintah berjanji untuk meninjau ulang efektivitasnya secara berkala setelah masa implementasi awal.
