Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai kenaikan harga plastik dapat menjadi momentum bagi masyarakat dan pemerintah untuk mencari alternatif pengganti yang lebih ramah.
“Kami harus melakukan inovasi karena sekarang ini kebutuhan plastik ini kan pelan-pelan harus dikurangi. Harus ada substitusinya,” kata Pramono di Jakarta, Minggu (12/4).
Ia menegaskan penentuan harga plastik bukan kewenangan pemerintah daerah, melainkan pemerintah pusat. Meski begitu, kondisi ini dinilai bisa mendorong perubahan kebiasaan dalam penggunaan kemasan.
Menurutnya, masyarakat juga dapat mulai kembali menggunakan cara-cara tradisional dalam membungkus barang.
“Kalau kondisinya tetap seperti ini, pasti akan menjadi beban. Maka, untuk itu, ya, kita kadang-kadang harus kembali ke cara tradisional pakai bungkus, daun pisang, dan sebagainya,” ujarnya.
Kenaikan harga plastik di Indonesia dilaporkan cukup signifikan pada April 2026, dengan lonjakan sekitar 30 hingga 70 persen, bahkan mencapai 100 persen pada beberapa jenis. Kondisi ini dipicu gangguan pasokan bahan baku akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
Harga plastik kresek, misalnya, meningkat dari Rp10 ribu menjadi Rp15 ribu per pak, sementara jenis lain naik dari Rp20 ribu menjadi Rp25 ribu.
Pemerintah pusat pun tengah menyiapkan langkah untuk merespons kenaikan harga tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah melakukan pemantauan ketat terhadap pergerakan harga komoditas global serta menyiapkan mitigasi agar dampaknya terhadap industri dan masyarakat dapat ditekan.
Ia menambahkan, gejolak global, termasuk kenaikan harga energi, turut berdampak pada sektor industri dalam negeri, terutama industri plastik yang masih bergantung pada bahan baku impor.
