Denmark melakukan langkah baru guna membendung “krisis membaca”. Pemerintah bahkan berencana menghapus pajak penjualan buku.
Denmark sendiri menerapkan pajak buku sebesar 25%, merupakan yang tertinggi di Eropa. Ini sangat kontras dengan negara-negara seperti Inggris, yang tidak mengenakan pajak penjualan atas pembelian buku.
“Kita perlu melakukan semua yang kita bisa untuk mengatasi krisis membaca ini yang sayangnya telah menyebar dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Menteri Kebudayaan Jakob Engel-Schmidt kepada kantor berita Ritzau, muat AFP, Rabu (20/8).
Meski demikian, langkah ini ternyata memang tak menguntungkan negara. Ini diperkirakan akan merugikan negara sebesar 330 juta kroner (Rp 525 miliar).
Sebelumnya, laporan pendidikan terbaru dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menimbulkan kekhawatiran di Denmark. Ditemukan fakta bahwa 24% anak muda negeri itu, berusia 15 tahun, tidak dapat memahami teks sederhana.
Data ini meningkat empat poin persentase dalam satu dekade. Industri penerbitan Denmark telah mendorong pemotongan pajak, dengan mengatakan dalam laporan bulan Mei bahwa pemerintah perlu “menjamin akses ke buku fisik untuk semua warga Denmark baik anak-anak maupun dewasa”.
